RIAU24.COM -Kandidat calon presiden (capres) Indonesia Anies Baswedan disorot media asing. Ini terkait kritiknya atas Ibu Kota Negara (IKN).

Mantan gubernur DKI Jakarta ini menolak gagasan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara. 

Ini dimuat Strait Times dalam artikel dengan judul "Indonesian presidential candidate Anies rejects new capital Nusantara plan, citing new inequality".

"Kandidat presiden Indonesia Anies Baswedan menolak gagasan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, dengan mengatakan hal itu akan menciptakan ketimpangan baru di berbagai daerah," tulis media Singapura itu, dikutip Kamis (29/11/2023).

Media itu pun menulis solusi lain Anies. Menurut mantan Gubernur Jakarta itu, yang dibutuhkan pemerataan pertumbuhan.

"Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pemerataan pertumbuhan, dimana pembangunan dilakukan tidak hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi," kutipnya memuat ucapan Anies .

"Ini visi kami dan kami semua sedang menyiapkan struktur program untuk bisa mendorong desa berkembang, kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia," tambahnya.

"Jangan sampai kita hanya membangun di satu lokasi, malah menimbulkan ketimpangan baru."

Dimasukkan juga pernyataan partai pendukung Anies. Di mana ada perbedaan pandangan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan pada rapat kerja nasional partainya pada tanggal 26 November bahwa Jakarta harus tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara, dan Nusantara dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ketika ibu kota tersebut selesai dibangun," muatnya.

"Partai lain yang mendukung Anies, PKB, mengambil pendekatan wait and see ...Wakil ketuanya, Jazilul Fawaid, mengatakan PKB ingin melihat bagaimana kinerja partai-partai koalisi pada pemilu mendatang," tambahnya.

"Kami ingin mereka memenangkan pemilu terlebih dahulu sehingga mereka dapat mengambil keputusan terbaik (mengenai proyek ibu kota)," muat Strait Times lagi mengutip Jazilul.

Menurut Strait Times, pernyataan baru Anies ini berbeda dengan komentarnya di Maret 2023. 

Di mana Anies sudah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan proyek tersebut.

"Dengan mengatakan ibu kota baru bukan hanya sebuah ide, tetapi telah menjadi undang-undang dan sumpah kami adalah untuk melaksanakan undang-undang tersebut," tulisnya memuat pernyataan Anies sebelumnya.

"Berdasarkan undang-undang yang disahkan oleh Parlemen pada 18 Januari 2022, siapa pun yang memenangkan kursi kepresidenan wajib melihat perkembangan proyek tersebut," tambahnya.

"Namun ketika kampanye berjalan lancar menjelang pemilihan presiden dan legislatif pada 14 Februari 2024, Anies menyanyikan lagu yang berbeda."

(***)