RIAU24.COM -Presiden Joko Widodo (Jokowi) memandang ekonomi ke depan cukup rumit. 

Ada sederet masalah dari luar maupun dalam negeri yang harus dibereskan dan diantisipasi oleh Indonesia.

Jokowi pun kemarin, Selasa (9/1/2024) mengumpulkan semua menteri dalam sidang kabinet paripurna. 

Secara tegas, Jokowi mengingatkan agar semua tetap waspada.

"Memasuki tahun akhir 2024, saya ingin sekali mengingatkan bahwa kita harus tetap waspada terhadap dinamika geopolitik dan ekonomi global yang penuh ketidakpastian," ungkap Jokowi dalam sambutannya.

Dari dalam negeri, Jokowi menyinggung soal pemilihan umum (pemilu) serentak dan kesiapan dalam Ramadan serta Idul Fitri. 

"Dan juga kita harus detail menjaga kondisi dalam negeri utamanya menjelang pemilu serentak di bulan Februari. Serta kita harus menyiapkan rencana menyongsong Ramadan dan Idul Fitri pada Maret-April 2024," paparnya.

Pada sisi lain, kondisi perubahan iklim menurut Jokowi juga harus dicermati dan diantisipasi. Hal ini akan mengganggu tanaman pangan, terutama beras yang diperkirakan panen raya pada kuartal II-2024.

Jokowi meminta kebutuhan pangan hingga energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG supaya tidak mengalami kelangkaan. 

"Saya ingin agar stok pangan terus dijaga dijaga baik harganya maupun jumlah stoknya jangan sampai terjadi kelangkaan dan kenaikan harga, sehingga ini perlu betul-betul dipantau di setiap Kabupaten, di setiap Provinsi agar stok yang ada bisa kita jaga dan harganya terjangkau masyarakat," ujarnya.

"Juga mengenai BBM dan gas yang harus selalu tersedia. Jangan sampai ada satu, dua, atau lebih Kabupaten terjadi kelangkaan gas karena masalah distribusi yang terganggu. Harus dipantau dan dilihat secara detail," ungkap Jokowi.

Jokowi juga meminta Kementerian Lembaga agar mempercepat realisasi belanja, yaitu sejak awal tahun. 

"Di awal 2024 ini selalu saya ingatkan mengenai percepatan belanja apbd kab/kota, apbd provinsi, maupun apbn agar segera dipercepat dan dimulai," tegas Jokowi.

Terkait bansos, Jokowi tidak mau ada kesalahan ke depannya. "Mengenai bantuan sosial perlu saya ingatkan harus diteruskan dan dipantau agar tepat sasaran," terangnya.

Bansos sangat penting untuk membantu masyarakat miskin. Apalagi masih adanya ketidakpastian global serta situasi perubahan iklim yang bisa berpengaruh langsung terhadap isi kantong masyarakat. 

"Baik yang berupa bansos pangan, bantuan PKH, BLT, semuanya harus dipastikan tepat sasaran," jelasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024). 

Jokowi mengingatkan kalau masa pemerintahan tersisa sembilan bulan. 

Untuk itu, sisa waktu tersebut harus dipakai untuk reformasi birokrasi yang berkaitan dengan digitalisasi. 

Sebab, menurut Jokowi, transformasi digital menjadi keharusan. Keterpaduan layanan digital pemerintah harus betul-betul dilakukan.

"Ribuan platform yang ada di kementerian dan lembaga harus disederhanakan dan tidak ada lagi platform-platform aplikasi baru yang dimunculkan dan berorientasi hanya untuk proyek saja, tetapi hanya menyulitkan kita untuk merangkai agar lebih sederhana dan lebih berguna utamanya dalam pelayanan digital pemerintah," ujar Jokowi.

"Karena yang paling penting pemborosan belanja infrastruktur digital harus dicegah dan keamanan digital harus terus ditingkatkan," lanjutnya.

(***)