Agus mengakui bahwa pemerintahan Prabowo memprioritaskan kemandirian pangan dan energi selama lima tahun ke depan tetapi menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi agenda utama.

“Hal ini tidak berarti bahwa pembangunan infrastruktur adalah hal yang sekunder,” katanya.

Perkiraan awal menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan $33 miliar untuk pemindahan ibu kota secara penuh dari Jakarta ke Nusantara. Namun, pemerintah berencana untuk menanggung hanya 20 persen dari total biaya, sedangkan sisanya diharapkan berasal dari investasi sektor swasta.

Sementara itu, Ketua Otorita Nusantara Basuki Hadimuljono baru-baru ini mengatakan, Presiden Prabowo dijadwalkan mulai bekerja dari Nusantara pada 17 Agustus 2028, bertepatan dengan perayaan HUT RI ke-83. ***