"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," kelakar Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis lalu.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi buka suara soal hal ini. Dia mengatakan anggaran IKN diblokir bukan berarti tidak dianggarkan.

Namun, Hasan menegaskan sampai saat ini Presiden Prabowo Subianto menyatakan memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan pembangunan IKN. Buktinya, sudah ada komitmen penyediaan anggaran sebesar Rp 48 triliun untuk pembangunan ibu kota baru selama lima tahun ke depan.

"Yang jelas komitmen presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan Menko Infrastruktur kan selama lima tahun ke depan, presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya Rp 48 triliun yang sudah disebutkan, komitmen selama lima tahun ke depan," tegas Hasan.

Pembangunan yang ditargetkan pemerintah adalah untuk melengkapi bangunan untuk fasilitas bagi kalangan yudikatif dan legislatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Sisanya, pembangunan IKN bakal dikembangkan oleh pihak swasta.

"Kan target pemerintah itu menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, bangun yudikatif dan legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong membangun dari swasta," beber Hasan.