"Apapun, bukan hanya IKN. Jadi misalkan beli ATK, dulu ada Rp 100 misalkan, dengan pendekatan baru, jangan 100 rupiah, cukup 10 rupiah saja. (IKN) juga sama, semua sama," ujar Zainal.

Di sisi lain, Zainal juga menegaskan, pembangunan proyek-proyek baru di IKN saat ini sudah tidak berada di bawah naungan Kementerian PU, namun di Otorita IKN.

Adapun mulai 2025 ini Otorita IKN kini punya tanggung jawab lebih besar membangun infrastruktur legislatif dan yudikatif.

"Kita sebenarnya kan pembangun yang baru bukan di kita, di Otorita IKN. Kita hanya melanjutkan yang kemarin," kata Zainal.

Sebagai informasi, anggaran pembangunan IKN sendiri tidak hanya masuk ke pagu Kementerian PU, sebagiannya juga ada di Otorita IKN yang akan memegang tanggung jawab lebih besar dalam menggarap infrastruktur yudikatif dan legislatif.

Kementerian PU mengalokasikan dukungan untuk pembangunan IKN di 2024 sebesar Rp 40,29 triliun.