Menu

Ternyata ini Alasan Prabowo Sebenarnya Buat Kebijakan Pangkas Anggaran Secara Besar-besaran

Zuratul 9 Feb 2025, 20:11
Ternyata ini Alasan Prabowo Sebenarnya Buat Kebijakan Pangkas Anggaran Secara Besar-besaran.
Ternyata ini Alasan Prabowo Sebenarnya Buat Kebijakan Pangkas Anggaran Secara Besar-besaran.

RIAU24.COM -100 hari masa kerja Pemerintahan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet perdana di Istana Negara, JAkarta, pada Rabu 22 Januari 2025. 

Dalam rapat, Prabowo mengungkapkan evaluasi kinerja anggota kabinetnya. 

Melalui Inpres yang diteken di Jakarta pada Rabu, 22 Januari 2025 itu, Presiden memerintahkan para menteri di Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, dan bupati/wali kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor. 

Menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kemudian mengeluarkan Surat Menkeu Nomor S-37/MK.02/2025.

Lantas, apa tujuan Prabowo menginstruksikan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) serta transfer ke daerah? 

Diarahkan ke Makan Bergizi Gratis

Sri Mulyani mengungkap alasan Prabowo menginstruksikan efisiensi anggaran pada 2025. Dia menjelaskan, keputusan tersebut berawal dari kunjungan Presiden ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada akhir 2024 untuk mengawasi pelaksanaan tutup buku APBN

Sri Mulyani mengatakan, Presiden Prabowo memberi arahan agar pemanfaatan dana APBN sesuai dengan prinsip ketepatan sasaran. 

Selain itu, lanjut dia, Presiden juga meminta untuk mengurangi berbagai belanja yang dianggap tidak terlalu memberikan dampak nyata terhadap perbaikan dan penguatan perekonomian. 

Mengurangi Pos-Pos Anggaran Kegiatan Seremonial

Demi melakukan efisiensi, Sri Mulyani menuturkan, Presiden Prabowo melalui Inpres meminta untuk mengalihkan pos-pos anggaran dalam APBN yang dinilai tidak dapat secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat. Misalnya, kegiatan seremonial, halalbihalal, analisis, kajian, seminar, rapat, dan diklat. 

Dialokasikan untuk Hilirisasi

Kemudian, setelah nantinya dilakukan efisiensi anggaran, Bendahara Negara menyampaikan bahwa Presiden memerintahkan untuk melakukan realokasi pada belanja-belanja yang lebih produktif. 

Menurut dia, Prabowo menginginkan belanja yang fokus pada menciptakan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, peluang kerja, dan manfaat langsung bagi masyarakat. 

(***)