"Kalau datanya, basis data kebijakan pembangunan itu tidak aktual, tidak relevan, tidak menggambarkan kondisi dan kebutuhan rakyat, sudah pasti tidak tepat, sekarang sudah pasti terjadi kebocoran anggaran," ujarnya.

Basis data harus dimulai dari tata pemerintahan terbawah, yaitu data desa kelurahan, bahkan RT dan RW.

"Sehingga kemudian yang penting berikutnya adalah Demokratik Rural Development, pembangunan desa yang demokratis yang berbasis pada data," sebutnya.