Bisa jadi kata Mahfud, menjadi alasan KPK tidak memproses hukum kasus Hasto Kristiyanto.

"Nah itulah yang saya katakan politisasi, PDIP ada di pemerintahan seharusnya kalau mau jujur nih yah, yang menghalangi siapa ? Harusnya kan Hasto dibuka saat itu, berarti kalau tidak dibuka berarti ada yang merintangi dong sehingga tidak terungkap," katanya.

Sampai ketika PDIP berkonflik dalam pemerintahan, khususnya dengan Jokowi, lalu kasus Hasto mulai diungkit kembali.

"Sesudah ada konflik politik di PDIP, lalu pak Hasto diburu terus, itu maksud saya politisasi. Karena yang lebih keras atau besar dugaan pelanggaran korupsinya banyak dan pak Hasto itu bukan pejabat," kata Mahfud MD.

Mahfud mengatakan sepanjang karirnya di pemerintahan, ia tak pernah menyalahkan KPK atas kasus apapun.

Tapi kini, Mahfud MD mempertanyakan keputusan KPK dalam proses hukum Hasto Kristiyanto.