Namun, Ridwan Kamil enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai penggeledahan itu.

“Hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan, silakan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK,” kata dia seperti dikutip Antara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 58/ 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah, posisi gubernur tidak boleh terlibat langsung di manajemen bank. Namun pengangkatan direksi dilakukan oleh gubernur berdasarkan RUPS.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana iklan di Bank BJB. Namun, KPK belum mau mengungkapkan siapa saja kelima orang tersebut. 

"Sudah ada tersangkanya, sekitar lima orang," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Senin.

Dia mengatakan, kelima tersangka tersebut antara lain penyelenggara negara dan pihak swasta. Namun, Tessa tak mengungkapkan komposisinya.