Pemerintah Bali meminta perizinan usaha yang berhubungan dengan PMA seharusnya dibatasi, hanya untuk usaha berisiko menengah tinggi, atau tinggi saja.

Semakin tinggi level risiko usahanya, semakin banyak syarat yang dibutuhkan, salah satunya dokumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Sementara di level risiko usaha rendah dan menengah rendah—yang persyaratannya lebih mudah—diperuntukkan bagi investor lokal saja, kata Tjok.

“Yang sekarang ini, PMA yang usaha [risiko] rendah, menengah-rendah juga boleh masuk,” ujarnya.

Dia menambahkan hingga kini belum ada respons pemerintah pusat terkait surat tersebut.