“Dengan Bali sebagai destinasi [wisata], pasti demand/supply-nya akan menyesuaikan. Membeli tanah pasti menyesuaikan dengan harga yang sesuai dengan NJOP (nilai jual objek pajak). Itu saja,” ujar Tjokorda, kepada wartawan Christine Novita Nababan, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Meski demikian, pria yang akrab disapa Tjok ini tak memungkiri bahwa di tengah ramainya investasi di Bali, ada persoalan perizinan yang mempengaruhi tata ruang.

Itu sebabnya, sebelum moratorium benar-benar diterapkan, Tjok mengatakan pihaknya ingin mengumpulkan daftar masalah terlebih dahulu di wilayah-wilayah padat pembangunan wisata, salah satunya di Badung.

Pemda Bali, kata Tjok, sudah “menyurati” pemerintah pusat terkait hal itu.

Dalam surat yang sama, juga dibahas rancangan teknis pengelolaan investasi itu, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) oleh investor asing.