"Misalnya Pak Jokowi terbukti ijazah palsu, lalu kontrak-kontrak dengan luar negeri dengan perusahaan-perusahaan apa itu batal? Enggak bisa. (Bisa) Dituntut kita secara internasional," sebutnya.

Menurutnya, tindakan hukum yang bisa dilakukan adalah menyasar ke individu.

"Bukan membatalkan keputusan negara. Karena keputusannya waktu itu dibuat secara sah, tinggal sekarang tindakan ke dalamnya," ujarnya.