"UGM itu harusnya berdiri di atas prinsip akademik. Tapi mereka malah jadi konservatif dalam menghadapi masalah publik. Ini bukan lagi soal Jokowi, tapi soal integritas lembaga pendidikan," ujar Rocky. 

Keengganan kampus untuk secara terbuka menunjukkan dokumen asli hanya mempertebal dugaan publik bahwa ada yang tidak beres.

Lebih dari sekadar institusi pendidikan, negara juga ikut terlibat dalam pembentukan benteng pertahanan terhadap desakan transparansi ini. Dua nama—Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur—adalah pengingat bahwa pertanyaan soal ijazah bisa berujung penjara. Keduanya dijerat pasal penyebaran hoaks setelah menyuarakan keraguan terhadap keabsahan ijazah Presiden. Tapi publik justru bertanya balik: jika benar-benar sah, mengapa negara harus bersusah payah mengkriminalisasi mereka yang bertanya?

"Bayangkan, dua orang masuk penjara hanya karena bertanya soal dokumen yang seharusnya bisa ditunjukkan dalam 5 menit. Kita sedang melihat negara yang kalap menghadapi pertanyaan sederhana," kata Rocky. 

Baginya, ini adalah gejala dari negara yang kehilangan kepercayaan diri moral untuk menjawab kritik. Sebuah negara yang takut terhadap rakyatnya sendiri.

Tak berhenti di situ, Rocky juga menyoroti dampak etik dari persoalan ini terhadap legitimasi kekuasaan berikutnya. Jika Jokowi memberikan dukungan penuh kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, maka absennya kejelasan soal ijazah bisa menciptakan bayang-bayang cacat moral terhadap pemerintahan baru.