"Kita masih menunggu laporan akurat dari Kabid Aset hari ini setelah dilakukan pengukuran, kita menginginkan lahan ini clear and clean sehingga tidak ada hambatan ketika dilaksanakan pengerjaannya", tuturnya.

Tidak hanya itu, Johansyah juga meminta kepada Dinas Sosial sebagai penggerak utama untuk mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan, secepatnya harus membuat surat pengakuan bahwa lahan untuk pembangunan sekolah rakyat ini benar ada, kemudian merubahkan kembali proposal yang telah dimasukkan sesuai dengan fakta dan real peninjauan hari ini.

"Kita harus bergerak cepat karena kita dikejar waktu, batas waktu kita tinggal jam 24.00 WIB hari ini", tegasnya.

Sementara itu, BPPW Riau Hendri perwakilan dari Kementrian PU mengatakan lahan ini harus clear and clean. Poin verifikasinya apakah ini hak milik, ada sertifikatnya, dan tak sengketa itu sudah pasti.

Lalu verifikasi juga dilakukan dengan melihat pada dampak lingkungan dan sosial terhadap lingkungan setempat. Selain itu, pembangunan tak boleh menyalahi rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah setempat.

Setelah semuanya selesai, maka tanah ini harus dihibah kepada Negara. Pemkab Bengkalis harus cepat di Provinsi Riau hanya 8 kabupaten/kota yang mendapatkan kesempatan untuk sekolah rakyat ini.