“Martabat Presiden Jokowi itu dipertaruhkan di sini. Bukan sekadar benda—ijazah sebagai kertas. Tapi sebagai penanda legitimasi publik,” ungkapnya.

Rocky lalu memisahkan dua wilayah yang kerap kabur dalam politik Indonesia: privat dan publik. Dalam kerangka republikanisme, ia menegaskan: seorang raja boleh merahasiakan tubuhnya, tapi seorang presiden tidak.

“Tubuh privat Presiden Jokowi tidak terkait dengan ijazahnya. Karena ijazah itu dipakai untuk keperluan administratif pencalonan pejabat publik,” tegasnya.

Dalam doktrin republik, jabatan publik berarti segala sesuatu yang mengantarkan seseorang ke kursi kekuasaan harus terbuka—bukan semata-mata untuk memuaskan rasa ingin tahu rakyat, tapi karena hal itu adalah konsekuensi dari kontrak sosial.

Rocky melangkah lebih jauh: ia menyebut, jika Presiden Jokowi memperlihatkan ijazah kepada wartawan tapi melarangnya difoto, justru itu menambah kecurigaan. Mengapa? Karena sebuah dokumen publik—yang pernah diserahkan ke KPU—seharusnya bisa diperiksa secara forensik oleh siapa saja yang kompeten. 

“Kalau dia betul-betul otentik, difoto dengan kamera jadul pun akan dianggap otentik. Karena dipersilakan oleh Pak Jokowi untuk didokumentasikan,” sindir Rocky.