Ia pun menegaskan kembali Hasto Kristiyanto dan PDIP tidak terlibat kasus suap tersebut. "Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Partai tidak terlibat dengan kasus suap, itu semuanya inisiatif Harun Masiku yang memanfaatkan Saeful Bahri," imbuh dia.

Lebih lanjut, Guntur Romli juga membahas soal Fatwa MA No.57.P/HUM/2019 dan Fatwa MA Nomor 37/Tuaka/TUN/2019. Ia menuturkan PDIP sah saat itu memohon materi tersebut.

Sebagai informasi, permohonan yang diajukan PDIP itu berisikan permintaan agar mengalihkan calon yang telah meninggal dunia atas nama Nazarudin Kiemas, nomor urut 1, Sumatera Selatan I, kepada calon atas nama Harun Masiku, SH, nomor urut 6, Sumatera Selatan I.

(***)