"Kalau pendidikan ijazah SD, SMP, SMA, ke Dirjen Pendidikan Dasar Menengah dan Atas. Kalau universitas, Ditjen Pendidikan Tinggi. Siapa yang pernah mengatakan ijazah itu asli? Ya lembaga-lembaga ini. Buktikan yang menuduh palsu, kepada instansi-instansi ini, untuk mengatakan kenapa dulu sampai ada pelantikan Presiden Jokowi, Gubernur Jokowi, dan Wali Kota Jokowi," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa bukan tugas PDIP untuk membuktikan apakah ijazah tersebut asli atau tidak.

"Saya tidak mengatakan PDIP membuktikan ijazahnya palsu atau asli. Sebagai prasyarat wali kota, gubernur, dan presiden, itu diserahkan pada KPU. Siapa yang membuktikan asli atau tidaknya ijazah Jokowi, KPU dan instansi terkait," lanjut Aria.

Di sisi lain, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, menyatakan bahwa pihaknya tengah memfinalisasi dokumen hukum untuk mengambil langkah terhadap pihak yang menyebarkan tudingan ijazah palsu. Ia menyebut ada empat orang yang berpotensi akan dilaporkan.

"Persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung, tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi," kata Yakub.

(***)