Analis politik dari CSIS menilai bahwa ini bukan hanya persoalan individu, melainkan sinyal ketegangan lebih luas antara kekuatan sipil dan militer di era transisi kekuasaan.

"Ini soal siapa yang mengendalikan ruang demokrasi: sipil yang sah, atau bayang-bayang kekuasaan militer," katanya.

TNI sendiri, melalui pernyataan resmi, menegaskan komitmen netralitas mereka namun belum mengambil langkah konkret terhadap kontroversi ini. 

Situasi ini memperlihatkan bahwa netralitas militer tetap menjadi ranjau tersembunyi dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

(***)