"Kemudian kami juga mendatangi kantor PPAT dan fakta di lapangan kantor itu tutup, tidak ada orangnya sehingga kami tidak bisa menggali keterangan lebih lanjut dari pihak PPAT. Kami sudah melaporkan semuanya ke Kakanwil BPN DIY," katanya.

"Kemudian, langkah yang sudah saya lakukan terhadap hasil penelitian lapangan tersebut, saya telah berkirim surat kepada Kanwil BPN DIY terkait permohonan rekomendasi untuk melakukan blokir internal," ujarnya.

Hal itu didasari juga dengan fakta-fakta bahwa kasus ini begitu masif. Selain itu, ada permohonan dari Tupon untuk melakukan blokir terhadap SHM yang juga melekat hak tanggungan.

(***)