Namun, beberapa hari setelah pencopotan, keputusan tersebut dibatalkan, dan Kunto kembali menduduki posisi semula. 

Pembatalan ini semakin memunculkan pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya memutuskan untuk memulihkan posisi Kunto? 

Apakah ini pertanda adanya intervensi dari pihak tertentu dalam pemerintahan, atau adakah faktor administratif yang menyebabkan perubahan tersebut? 

Yang pasti, keputusan ini menimbulkan spekulasi lebih lanjut mengenai keberlanjutan pengaruh politik dalam struktur militer.

Pengamat politik Rocky Gerung menyebut pembatalan mutasi tersebut bukan peristiwa biasa. Menurutnya, hal itu mencerminkan adanya ketegangan antara institusi militer dengan kekuasaan sipil.

“Ini bukan sekadar mutasi administratif, tetapi menunjukkan bahwa ada semacam resistensi dalam tubuh militer terhadap dominasi kekuasaan politik,” kata Rocky saat diwawancarai, Jumat (3/5).