Rocky menyebut bahwa sikap netral Prabowo adalah strategi menjaga legitimasi. Ia tak mungkin secara terbuka mengatakan bahwa wakil presidennya "kurang bermutu". Tapi ia juga menyadari bahwa suara publik, termasuk purnawirawan, sudah mulai keras: Gibran dianggap beban, bukan aset politik. 

“Itu suara yang sayup-sayup tapi Prabowo pasti dengar. Dan kini sudah keras dan jelas: Gibran diminta dimakzulkan,” ujarnya.

Di tengah wacana pemakzulan itu, kekuatan politik Jokowi masih diperhitungkan. Ia punya modal politik dan finansial untuk mencegah proses ini bergulir di DPR. Meski parlemen dikuasai oleh koalisi pendukung Prabowo-Gibran, bukan berarti Gibran aman. 

“Yang didukung itu Prabowo, bukan Gibran,” tandas Rocky. 

PDIP yang kini berada di luar pemerintahan pun bisa sewaktu-waktu memainkan kartu oposisi mereka. Bagi partai banteng, Gibran bukan sekutu; ia adalah anak pengkhianat politik.

Pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), tangan kanan Jokowi, bahkan menyebut para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan Gibran sebagai “kampungan” dan tidak paham konstitusi. Ini memperlihatkan betapa sensitifnya isu ini di lingkaran Jokowi.