Pernyataan Rocky tidak berdiri sendiri. Gelombang kritik datang dari kelompok purnawirawan TNI yang mulai menyerukan pemakzulan Gibran. 

Alasannya bukan sekadar soal ketidakmampuan, tetapi juga karena proses politik yang membawanya ke kursi wakil presiden dianggap hasil dari manipulasi konstitusi—implikasi dari Putusan MK yang saat itu dipimpin Anwar Usman, paman Gibran sendiri.

Namun, Prabowo, sebagaimana dikatakan Rocky, tetap mengambil sikap sopan. Ia tidak menunjukkan keberpihakan pada upaya pemakzulan, tetapi juga tidak memberikan pembelaan kuat bagi Gibran. 

“Sikap Prabowo ini bukan karena tak tahu, tapi karena dia paham kalau bersuara, itu bisa menjadi blunder politik,” ujar Rocky. 

Prabowo justru menyampaikan posisinya melalui utusannya—Safri Samsuddin, Menteri Pertahanan sekaligus penasihat politiknya—yang mengatakan bahwa aspirasi purnawirawan akan dipelajari dan dievaluasi secara bijak.

Ini berbanding terbalik dengan Jokowi, yang dalam berbagai isu tak ragu menanggapi langsung, bahkan melawan balik. Dalam kasus ijazah palsu, misalnya, Jokowi bersikap defensif dan menyerang balik dengan dalil moral dan hukum. Tapi untuk kasus Gibran, Jokowi memilih irit bicara—namun publik tahu, ia tetap menjadi aktor utama di balik panggung.