“Hasil investigasi kami menemukan transaksi mencurigakan di beberapa rekening bank yang berbeda dengan alamat web yang berlainan,” lanjut Abdillah.

AMBRBK juga meminta Kejati Riau segera melakukan audit investigatif atas penggunaan dana GU dan TU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Selain itu, mereka mendesak agar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Reski juga dibuka ke publik dan diperiksa integritasnya.

Tidak hanya berhenti pada laporan, AMBRBK memberi tenggat waktu 14 hari kepada Kejati untuk menindaklanjuti kasus ini.

Jika tidak ada perkembangan, mereka mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kantor Kejati Riau.

Hingga kini, pihak Kejati Riau belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut.