"Enakna lawyernya bilang, 'kalau gitu nanti semua orang boleh saling minta ijazah orang lain dong' enggak, karena dia presiden melalui proses admistrasi, maka warga negara meminta kejujuran kepala negara, nggak ada aturannya di hukum pidana itu, hukum pidana cuma mengatur barang siapa, individual, person in law, subjek hukum, ini warga negara yang bertanya secara kolektif kepada kepala negara, di mana pidananya, dijawab aja," pungkas Rocky Gerung.

(***)