Menurut dia, sejumlah kasus itu telah menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Saya kira fenomena ini agak mengusik karena dengan cap dan stempel apa pun ormas itu kadang-kadang menjadi problem bagi kegiatan dunia usaha," kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (23/5).

Dukungan terhadap proses penegakan hukum terhadap aksi-aksi premanisme juga disampaikan Istana melalui Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden.

"Aku belum dengar, nanti aku cek ya. Tapi yang pasti adalah kurang lebih dua minggu, satu minggu terakhir ini kan betul-betul teman-teman kepolisian, Bapak Kapolri dengan seluruh jajarannya, secara masif melakukan penegakan pemberantasan aksi premanisme ini kan," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5).

"Ada yang bersifat perorangan, ada yang bersifat kelompok-kelompok termasuk sebagaimana yang minggu lalu kami sampaikan yang dikemas dalam bentuk-bentuk organisasi-organisasi masyarakat kan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani lebih tegas dengan meminta agar ormas-ormas berkedok premanisme dibubarkan saja.