RIAU24.COM - Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Penanaman Modal DPRD Kabupaten Bengkalis melaksanakan agenda koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, Kamis 3 Juli 2025.

Pertemuan ini berlangsung di Gedung Menara Lancang Kuning, Provinsi Riau, dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Kabupaten Bengkalis.

Investasi dipandang sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menarik dan mempertahankan minat investor, diperlukan kepastian hukum, perlindungan usaha, serta regulasi yang jelas dan adil secara ekonomi. Dengan adanya payung hukum yang komprehensif, para investor akan merasa aman secara legal dan memiliki kepastian dalam perencanaan jangka panjang.

Ketua Pansus Penyelenggaraan Penanaman Modal, Tantowi Saputra Pangaribuan, menyampaikan bahwa pihaknya ingin menggali informasi terkait tiga hal utama, yakni regulasi terbaru yang mengatur penanaman modal di Provinsi Riau, perbedaan kebijakan antara penanaman modal asing dan dalam negeri, serta rata-rata durasi proses perizinan investasi di Provinsi Riau.

“Ranperda penyelenggaraan penanaman modal mendorong adanya mekanisme pengawasan yang ketat agar penanaman modal benar-benar berdampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penanaman modal perlu diarahkan pada sektor-sektor strategis dan berdaya saing, seperti industri dan pengembangan UMKM,” ujarnya.

Tantowi juga menegaskan pentingnya regulasi yang menjamin kepastian hukum, perlindungan usaha, serta berpihak pada keadilan ekonomi untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada para investor.