RIAU24.COM -Aktivis HAM sekaligus Founder Lokataru Foundation Haris Azhar memberikan catatan atas sejumlah masalah yang harus menjadi perhatian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam menangani masalah di Papua.

Melalui UU Otonomi Khusus Papua, wakil presiden bertugas mengkoordinasikan tugas Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua. Haris mengatakan banyak persoalan yang harus ditangani dan tak boleh lepas dari sorotan Gibran.

Ia menjabarkan beberapa pandangannya atas itu. Pertama, ia menyoroti pembangunan manusia Orang Asli Papua yang dinilai masih cukup rendah. Ia juga berpendapat bahwa OAP masih rawan menerima tindakan diskriminatif.

"Pertama, pembangunan manusia OAP (Orang Asli Papua) yang masih rendah. Soal pendidikan dan kesehatan," kata Haris lewat pesan singkat, Rabu (9/7).

Kedua, Haris menyoroti persoalan dugaan kekerasan dan pengungsian di daerah pegunungan yang menurutnya kondisinya cukup menyedihkan. Lalu, ia juga menyinggung praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua yang menurutnya dikuasai para kartel bisnis.

"Eksploitasi sumber daya alam, tambang emas, kayu-kayu, hasil laut. Semua dikuasai oleh kartel bisnis-politisi," ujarnya.