Di satu sisi, Bambang Beathor Suryadi mengklaim bahwa misteri ini sebenarnya telah usai di tingkat akar rumput.

"Kasus percetakan ijazah di Pasar Pramuka sudah selesai karena sudah terungkap siapa pelakunya dari pihak Pramuka," pungkasnya.

Dalam diskusi itu, Beathor juga menyampaikan bahwa ada upaya kriminalisasi terhadap para pengkritik pemerintah. Ia menyinggung kasus pidana yang menimpa Bambang Tri dan Gus Nur, yang divonis tanpa barang bukti terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Ia meminta aparat hukum tidak membawa persoalan akademik ke ranah pidana. “Kalau memang ijazah itu ada, tunjukkan saja. Jangan malah jebloskan orang ke penjara,” kata Beathor.

Ia bahkan mengutip laporan OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), yang pernah menyoroti kekayaan Jokowi, dan menyebut bahwa presiden kini "beristana" setelah sebelumnya berasal dari lingkungan sederhana. Menurutnya, isu-isu besar seperti ini harus dibuka secara publik.

Menutup pernyataannya, Beathor menyampaikan bahwa kritiknya bukan dilandasi kebencian pribadi, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap demokrasi. Ia menyampaikan harapan agar Jokowi menyadari kesalahan, meminta maaf kepada rakyat, dan membiarkan proses politik berjalan adil tanpa intervensi keluarga atau oligarki.

“Kita tidak benci. Tapi negara ini terlalu berharga untuk dikuasai konglomerat dan dinasti,” ucap Beathor.