RIAU24.COM - Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis melaksanakan diskusi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (DPMD DUKCAPIL) Provinsi Riau, Jumat 1 Agustus 2025.

Pertemuan berlangsung di ruang rapat DPMDDUKCAPIL dan membahas sinkronisasi regulasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) antara pemerintah daerah dan provinsi, serta kesiapan anggaran pelaksanaan Pilkades.

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua II DPRD Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan, Wakil Ketua III H. Misno, Ketua Komisi I Tantowi Firnanda Pangaribuan, Wakil Ketua Komisi I Hj. Zahrani, serta anggota Komisi I lainnya.

Dalam pertemuan, Hendrik menyampaikan pentingnya persiapan Pilkades dari jauh hari, terutama terkait anggaran yang harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. “Ini menjadi tugas kami untuk menggali informasi lebih dalam sebelum Pilkades dilaksanakan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I Tantowi menyoroti permasalahan tapal batas desa yang belum terselesaikan, seperti antara Desa Petani dan Desa Simpang Padang di Kecamatan Bathin Solapan, serta antara Desa Muntai dan Desa Pambang di Kecamatan Bengkalis. Ia berharap ada solusi konkret agar permasalahan tidak berlarut hingga kepala desa baru menjabat.

Menanggapi hal tersebut, Kadis DPMDDUKCAPIL Provinsi Riau Djoko Edy Imhar menjelaskan bahwa pihaknya berperan sebagai tenaga teknis untuk membantu gubernur, sesuai Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.