"Enggak ada itu (razia)," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan bahwa pemerintah tidak mempermasalahkan keberadaan bendera One Piece sebagai bentuk ekspresi maupun kritik dari masyarakat.

Pemerintah, kata dia, juga terbuka terhadap berbagai bentuk kritik mengingat masih banyaknya pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.

Menurut dia, tindakan yang mungkin diambil hanya berlaku bagi pihak-pihak yang dengan sengaja membenturkan keberadaan bendera One Piece tersebut dengan bendera Merah Putih.

"Kalaupun ada yang sampai ke sana ya, pelarangan atau tindakan apapun itu bagi pihak-pihak yang tadi, membentur-benturkan itu dengan, misalnya ya, menghasut dalam tanda kutip ya, untuk lebih baik mengibarkan bendera ini daripada bendera Merah Putih. Itu kan enggak benar gitu, enggak boleh seperti itu," kata Prasetyo.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan pemerintah justru mendorong semarak kemerdekaan melalui kerja sama dengan RT, RW, camat, Babinsa, bhabinkamtibmas, hingga kepala daerah untuk menggelar berbagai kegiatan, seperti lomba, gotong royong, dan pemasangan atribut kemerdekaan.