RIAU24.COM -Dalam diskusi publik Rakyat Bersuara (26/08), politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengeluarkan pernyataan yang tegas dan penuh muatan politik: membicarakan Jokowi sudah tidak penting, sebab masa pemerintahannya sudah selesai. Pernyataan ini bukan sekadar penegasan posisi politik, melainkan juga ajakan untuk mengalihkan energi bangsa dari nostalgia masa lalu menuju agenda perbaikan struktural hari ini.

Menurut Adian, banyak kalangan masih menjadikan Jokowi sebagai faktor dominan dalam wacana politik, mulai dari perdebatan ijazah hingga warisan kebijakan. Namun baginya, mengulang-ulang isu tersebut hanya menempatkan bangsa pada ruang stagnasi.

“Jokowi itu masa lalu. Sebagai bagian dari sejarah, tentu bisa jadi pembelajaran. Tapi berhenti di situ. Jangan dijadikan faktor politik yang menentukan hari ini. Dia sudah selesai,” ujar Adian.

Pernyataan ini menegaskan bahwa momentum politik telah bergeser. Apa pun yang dilakukan Jokowi selama satu dekade pemerintahannya, kini hanya relevan untuk catatan sejarah, bukan lagi agenda strategis bangsa.

Adian kemudian mengangkat isu yang jauh lebih fundamental: praktik biaya siluman dalam birokrasi perizinan. Ia mengutip penelitian almarhum Munir pada 1990-an, yang menyatakan bahwa sekitar 30% biaya produksi perusahaan di Indonesia habis untuk pungutan liar—mulai dari izin pembangunan, izin tenaga kerja, hingga “setoran” dalam bentuk hadiah ulang tahun pejabat.

Fenomena ini, kata Adian, masih berlangsung hingga hari ini. Akibatnya, pengusaha memilih menekan pos biaya yang paling lemah: upah buruh. Hal ini menjelaskan mengapa buruh kelapa sawit di Malaysia bisa memperoleh gaji lebih tinggi hingga Rp3 juta per bulan, meskipun komoditas dan input produksinya sama dengan di Indonesia.