“Kalau biaya siluman diberantas, otomatis upah buruh bisa naik hingga 30%. Daya beli rakyat meningkat, produksi bertambah, lapangan kerja meluas. Ini logika sederhana, tapi dampaknya besar,” tegas Adian.

Dengan kata lain, isu kesejahteraan buruh tidak bisa dipisahkan dari keberanian negara menutup ruang pungli dan rente birokrasi.

Adian mengingatkan bahwa setiap jabatan memiliki ujung. Pertanyaan yang harus dijawab Presiden Prabowo Subianto adalah: bagaimana ia ingin dikenang?

“Apakah nanti dikenang sebagai bapak keadilan bagi buruh, atau sebagai pemimpin yang membiarkan biaya siluman terus menggerogoti rakyat? Semua tergantung pada keputusan yang ia ambil sekarang,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa momentum politik pasca kasus Wamenaker Noel seharusnya digunakan sebagai pintu masuk untuk melakukan “bersih-bersih total.” Tidak cukup berhenti pada satu kasus kecil, tetapi harus menyasar akar struktural yang menggerogoti birokrasi dan ekonomi.

Korupsi Struktural: Bukan Sekadar Kasus Noel