RIAU24.COM -Tunjangan rumah untuk DPR hingga puluhan juta rupiah per bulan menjadi pemantik kemarahan rakyat Indonesia yang memicu demonstrasi di banyak kota sejak pekan lalu.

Hal ini imbas gelombang besar demo itu, DPR dan pemerintah memastikan akan mengevaluasi tunjangan untuk DPR, bukan hanya tunjangan perumahan.

Faktanya, tunjangan perumahan itu ternyata juga ada di tingkat DPRD seperti di DKI Jakarta, Depok (Jawa Barat), dan Kota Tangerang (Banten).

Pertengahan Agustus lalu, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan salah satu dasar pihaknya menetapkan tunjangan perumahan untuk anggota DPR adalah sokongan serupa bagi anggota DPRD DKI.

Kala itu dia menerangkan nilai tunjangan rumah bagi anggota DPR itu tak ditetapkan secara asal. Nilai ditetapkan melalui administrasi formal dengan Kementerian Keuangan.

"Nilai ini ditetapkan berdasarkan kajian dengan salah satu benchmark-nya, yaitu tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD DKI Jakarta," katanya.