Proyek hunian ini akan dimulai pada tahun 2026 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4,42 triliun. 

Selain itu, anggaran tambahan juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendukung.

"Bangunan itu seperti aksesibilitas dan utilitas kawasan legislatif dan yudikatif," ujarnya.

Bangunannya menelan biaya Rp 5,17 triliun.

Termasuk penataan kawasan pusat pemerintahan sebesar Rp 600 miliar.