Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. A. Fatoni, turut memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah inovatif ini. Ia mengungkapkan, dari 920 rumah sakit daerah yang ada di Indonesia, baru 720 yang berstatus BLUD, dan inisiatif E-BLUD ini diharapkan dapat mendorong profesionalisme serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan rumah sakit.

“Ini kali pertama di Indonesia sistem E-BLUD terintegrasi penuh dengan BPKAD dan SIPD. Sistem ini menyederhanakan proses, mempercepat transaksi, serta mengurangi pencatatan manual yang rentan kesalahan,” jelas Fatoni.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dalam sambutannya menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh implementasi layanan ini. Ia berharap keberhasilan sistem ini di RSUD Raja Ahmad Tabib menjadi pijakan untuk replikasi ke rumah sakit dan puskesmas lain, termasuk di wilayah kepulauan.

“Jika sistem ini bisa berjalan optimal hingga ke tingkat puskesmas, maka pelayanan kesehatan akan lebih merata dan maksimal. Tapi tentu, kita juga harus memastikan integrasi lintas instansi agar sistem ini tidak tumpang tindih,” ujarnya.

Ansar juga meminta Sekda Kepri untuk menyiapkan infrastruktur pendukung seperti server dan jaringan, agar implementasi sistem berjalan lancar. “Kalau berhasil, kita akan terapkan ke seluruh Kepri,” tegasnya.

Acara peluncuran ini juga dirangkai dengan sesi talk show bersama akademisi dari Universitas Indonesia dan Plt Direktur RSUD Bambang Utoyo. Diskusi membahas potensi pengembangan sistem keuangan digital di daerah serta tantangan implementasinya.