Sebelumnya, Camat Siak Kecil sudah memediasi persoalan ini dan menyepakati pembentukan tim verifikasi. Tim ini seharusnya terdiri dari perwakilan kepala desa, Polsek, Danramil, dan perusahaan, untuk memverifikasi lahan warga yang masuk dalam klaim HGU perusahaan.

"Namun, sebelum tim ini terbentuk dan bekerja, perusahaan sudah memasukkan alat di lahan tersebut," jelas Asep. Sikap tidak etis inilah yang membuat masyarakat mengadukan masalah ini ke DPRD Bengkalis.

DPRD Bengkalis telah berupaya memanggil pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan, dalam Rapat Dengar Pendapat (hearing). Namun, perusahaan menunjukkan ketidak kooperatifan.

"Undangan kedua yang bahkan kemarin itu pihak perusahaan yang minta jadwal tanggalnya tetapi juga tidak hadir," kata Asep.

Asep menegaskan bahwa DPRD Bengkalis akan memihak kepada rakyat, yang lahannya kini digarap perusahaan tanpa kejelasan status. Ia menyayangkan sikap PT TKWL.

"Kami tidak anti dengan investasi, tetapi kalau perusahaan itu punya etika baik, masuk ke rumah kita pakailah 'Assalamualaikum'. Kalau sudah tak pakai 'Assalamualaikum' kita itu sudah kurang ajar namanya," cetusnya.