Politik dan Akademia: Garis Tipis yang Berbahaya

Kasus ini juga membuka bab baru dalam perdebatan klasik tentang hubungan antara kekuasaan politik dan dunia akademis. Ketika pejabat publik masuk ke ruang akademik dengan segala atribusi kekuasaannya, selalu ada kekhawatiran akan terjadinya “privilege akademik”.

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena ini bukan hal baru. Banyak pejabat—dari menteri, kepala daerah, hingga anggota DPR—yang mengejar gelar akademik dari kampus-kampus ternama, namun publik meragukan proses ilmiahnya. Ketika waktu studi dipersingkat, disertasi tidak pernah dipresentasikan terbuka, atau bahkan data tidak dapat diverifikasi, maka kredibilitas kampus ikut dipertaruhkan.

"Tradisi akademik kita sedang diuji," ujar seorang anggota Dewan Guru Besar UI. "Kita harus kembali menegaskan bahwa integritas akademik tidak bisa ditawar dengan status atau jabatan."

Keputusan PTUN dalam kasus promotor dan ko-promotor Bahlil Lahadalia bukan hanya soal menang atau kalah di pengadilan. Ini soal benturan nilai antara prosedur administratif dan substansi etika. Lebih jauh lagi, ini adalah pengingat bahwa universitas tidak boleh menjadi ruang tunduk di hadapan kekuasaan.

Sekalipun surat sanksi bisa dibatalkan, nilai moral dan otonomi etik kampus tidak bisa digugat. Ketika akademisi dan institusi pendidikan menyerah pada tekanan formal, maka hilanglah ruh utama dari pendidikan tinggi: integritas, kejujuran, dan pencarian kebenaran.