Menurutnya, hal itu melahirkan tantangan karena sejak awal program MBG tidak dirancang melalui pilot project. 

Program percontohan sejatinya bisa menjadi dasar evaluasi dan penentuan keberlanjutan MBG.

Sedangkan masalah serapan anggaran yang lambat disinyalir lahir karena skema awal bersifat reimbursement. 

Hal tersebut dinilai menjadi faktor penghambat program MBG karena memakan waktu lama.

"Di paruh kedua tahun berjalan (2025), pemerintah memang telah mengubah mekanisme penyaluran agar lebih cepat. Namun, waktu implementasi yang terbatas membuat proses adaptasi terhadap sistem baru tidak mudah. Terlebih, mekanisme baru ini menuntut BGN untuk menyusun perencanaan kebutuhan anggaran lebih rinci di setiap dapur," jelas Yusuf.

Ia menyarankan anggaran MBG di 2026 difokuskan pada penilaian realistis terhadap kapasitas penyerapan masing-masing program dan satuan kerja terkait.