“Kami terus berupaya menggali potensi peningkatan PAD melalui pengembangan ekonomi kreatif. Kami mengusulkan agar bidang ini dimasukkan dalam struktur Dinas Pariwisata dan mohon arahan untuk penyempurnaan Ranperda ini,” ungkapnya.

Wakil Ketua Pansus, Rahmad, turut menanyakan kemungkinan adanya dukungan pendanaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) kepada daerah yang mengembangkan bidang tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Raja Parningotan Siantury menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif.

“Pemerintah daerah memang dituntut untuk kreatif dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan PAD. Mekanisme penyusunan Ranperda ini dapat disesuaikan dengan PP Nomor 18 dan PP Nomor 72 Tahun 2019. Selama ruangnya terbuka, bidang ini bisa dibentuk, asalkan didukung dengan anggaran yang memadai agar mampu menstimulasi ekonomi kreatif di daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa penyusunan Perda tentang ekonomi kreatif merupakan langkah maju bagi Kabupaten Bengkalis.

“Ketika bidang ini terbentuk, pemerintah daerah perlu menyiapkan program dan kegiatan yang relevan dengan muatan lokal serta menyiapkan sumber daya manusia yang kreatif agar lembaga ini bisa langsung berjalan efektif,” tambahnya.