RIAU24.COM -Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengkritik penegakan HAM dan demokras pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Isnur mengatakan, sepanjang satu tahun masa pemerintahan, justru terjadi banyak peristiwa yang menunjukkan kemunduran demokrasi, pembatasan kebebasan sipil, serta pelanggaran HAM. 

“Evaluasi yang kritis, yang pertama, tampak Prabowo tidak punya kepentingan atau tidak punya perhatian di dalam isu demokrasi, HAM dan kebijakan sipil,” kata Isnur kepada Kompas.com, Minggu (19/10/2025).

Menurut Isnur, berbagai peristiwa penangkapan terhadap aktivis, pembubaran aksi demonstrasi, intimidasi aparat, serta tindak kekerasan terhadap warga menunjukkan ruang kebebasan sipil semakin menyempit.

“Di Agustus kemarin terjadi penangkapan yang sangat banyak kepada aktivis, kepada demonstran, dan kekerasan di lapangan, bahkan ada yang meninggal 10 orang,” ujar dia.

Ia juga menyinggung situasi di Papua yang dinilai masih dipenuhi kekerasan aparat terhadap warga sipil.