Mantan Menko Polhukam ini juga mengungkap bahwa Ignasius Jonan, Menhub saat itu, sempat menyatakan ketidaksetujuan atas kerja sama dengan China karena tidak layak (not feasible). Jonan kemudian dicopot dari jabatannya.

“Kalau negara tidak mampu bayar, maka proyek bisa dipailitkan. Ini sangat membebani bangsa, dan kita harus selesaikan secara hukum, termasuk jika ada unsur pidana,” tegas Mahfud.

Sementara itu, Rocky Gerung menyebut proyek Whoosh sebagai bentuk skandal kebijakan yang dipaksakan tanpa pertimbangan matang. Dalam tayangan di kanal YouTube-nya (18/10/2025), ia menyatakan bahwa Jokowi tak bisa menghindar dari tuduhan publik terkait dugaan mark-up.

Menurut Rocky, proyek ini awalnya tak mendesak secara kebutuhan publik, mengingat waktu tempuh kereta cepat hanya menghemat sekitar 30 menit dibanding transportasi reguler.

“Kereta cepat ini seharusnya tidak jadi prioritas. Sekarang jadi beban utang dan moral bangsa,” katanya.

Rocky juga menyebut bahwa pemindahan mitra dari Jepang ke China tanpa keterlibatan DPR menimbulkan pertanyaan serius soal akuntabilitas dan potensi pelanggaran hukum.