Kekuasaan yang Tidak Pensiun

Dalam pandangan Rocky, relasi Prabowo–Gibran bukan kemitraan politik yang lahir dari kesetaraan ide, melainkan kompromi dari benturan dua kekuatan: kekuasaan lama yang menolak tenggelam dan kekuatan baru yang mencari legitimasi. Prabowo mungkin menjadi presiden secara konstitusional, tetapi Jokowi — melalui Gibran dan jejaring politiknya — masih menguasai narrative power di ruang publik.

Analisis ini tak berdiri sendiri. Kajian dari ISEAS–Yusof Ishak Institute pada 2025 menyoroti gejala continuity politics di Indonesia — di mana kekuasaan tidak lagi bergantung pada jabatan, melainkan pada keberlanjutan jaringan ekonomi, birokrasi, dan citra publik yang telah dibangun oleh rezim sebelumnya. Dalam laporan bertajuk “Post-Presidency Influence in Southeast Asia”, peneliti ISEAS menulis bahwa Jokowi “berhasil menata arsitektur kekuasaan informal melalui loyalis politik, penguasaan partai, dan koneksi bisnis.”

Rocky memandang fenomena itu sebagai tanda kemunduran demokrasi: “Ketika kekuasaan bisa diwariskan, republik berubah menjadi dinasti. Gibran hanyalah instrumen untuk memastikan kekuasaan Jokowi tidak pernah benar-benar bubar.”

Politik Manipulasi dan Kontrol Persepsi

Setelah pelantikan, publik sempat dibuat tenang oleh citra harmonis Prabowo dan Gibran. Namun di balik panggung itu, kata Rocky, sedang berlangsung pertarungan wacana yang jauh lebih halus: perebutan kendali terhadap opini publik.