RIAU24.COM - Presiden Prabowo Subianto tampaknya benar-benar mulai menyalakan mesin reformasi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Bukan sekadar mengganti nama atau posisi, tetapi mengutak-atik akar persoalan yang selama ini tak tersentuh: dominasi politik, titipan kekuasaan, dan budaya rente yang melekat di jantung birokrasi ekonomi negara.

Dalam langkah yang memicu perdebatan publik, Prabowo membuka kemungkinan menunjuk warga negara asing untuk menduduki jabatan strategis sebagai direksi maupun komisaris di perusahaan pelat merah.

Sebuah langkah yang oleh sebagian pihak dianggap radikal, bahkan berisiko secara politik. 

Namun bagi mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, keputusan itu justru merupakan langkah penyelamatan terakhir—sebuah upaya darurat menyelamatkan BUMN dari kehancuran internal yang disebabkan oleh loyalitas politik dan jaringan patronase.

Dalam perbincangan panjang di program YouTube Bikin Terang, Said Didu berbicara tanpa banyak sensor. Nada suaranya tegas, kalimatnya menusuk. Ia mengakui bahwa hampir setiap posisi penting di BUMN selama bertahun-tahun adalah hasil kompromi antara kepentingan partai dan elite ekonomi.