Landasan hukum bagi pembelaan diri Jepang

Sejak 2015, Jepang telah mengizinkan aksi militer terbatas untuk membela sekutu jika serangan terhadap negara asing menimbulkan ancaman eksistensial terhadap kelangsungan hidup Jepang.

Perdana Menteri Jepang yang baru telah memberikan kejelasan lebih lanjut dengan secara eksplisit mengidentifikasi kemungkinan Taiwan sebagai salah satu skenario tersebut.

Hal ini bertolak belakang dengan ambiguitas yang dipertahankan oleh para perdana menteri sebelumnya.

Mantan perdana menteri Fumio Kishida dan Shinzo Abe sama-sama mengaitkan Taiwan dengan keamanan Jepang, tetapi tidak berkomitmen untuk melakukan respons militer otomatis.

Abe, yang menyebut krisis Taiwan sebagai ‘darurat Jepang’ pada tahun 2021, menekankan pencegahan daripada keterlibatan langsung.