Reformasi tersebut mencakup penguatan rule of law yang inklusif, birokrasi yang efisien, penghapusan pungutan liar, serta penurunan biaya transaksi.

"Harapannya, peringkat kemudahan berbisnis kita bisa mendekati India yang berada di posisi 27 dunia," ujarnya.

Perlu juga mempercepat transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia. 

Akses digital diharapkan menjangkau minimal 90 persen provinsi dan kabupaten/kota agar produktivitas ekonomi meningkat.