Dalam perspektif hukum, polemik ini berangkat dari pertanyaan fundamental: apakah dokumen pendidikan seorang pejabat publik menjadi bagian dari kepentingan publik? Rocky mengatakan ya, karena “lokus delik dan kepentingan publik” terkait jabatan presiden melekat pada dokumen tersebut.

Sentimen publik terkait ijazah Jokowi tidak berdiri sendiri. Perdebatan ini melebar seiring munculnya kasus paralel terkait putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang juga sempat diterpa isu pendidikan.

Rocky memperkirakan proses pengadilan bisa menjadi ruang untuk membongkar isu-isu lain yang sebelumnya tertahan di ranah opini publik.

“Begitu pengadilan dibuka, semua file lama akan terbuka: dari proyek kereta cepat hingga kebijakan-kebijakan era Jokowi yang dipertanyakan publik,” ujarnya.

Isu ijazah ini, menurut Rocky, berpotensi berubah menjadi kluster besar mengenai konsistensi ucapan, praktik politik keluarga, hingga keputusan-keputusan strategis selama 10 tahun menjabat. Ia menyebutnya sebagai “kotak Pandora” yang berisi sederet kritik yang selama ini hanya bergema di media sosial.

Para pendukung Jokowi menilai kasus ini sarat motif politik dan menuntut presumption of innocence diterapkan pada mantan presiden tersebut. Tetapi Rocky menilai asas tersebut hanya berlaku di ruang persidangan, bukan di ruang publik.