Rancangan undang-undang tersebut juga menuai kritik dari IGGOe, badan yang secara resmi diakui sebagai perwakilan komunitas Muslim di negara itu.

Pernyataan itu menyebutkan bahwa larangan tersebut membahayakan kohesi sosial, dan mengatakan alih-alih memberdayakan anak-anak, mereka malah distigmatisasi dan dipinggirkan.

Angelika Atzinger, direktur pelaksana asosiasi hak-hak perempuan Amazone, mengatakan bahwa larangan jilbab mengirimkan pesan kepada para gadis bahwa keputusan sedang dibuat tentang tubuh mereka dan bahwa ini sah.

Komentar-komentarnya dipublikasikan dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh kelompok anti-rasisme SOS Mitmensch, yang juga menentang rancangan undang-undang tersebut.

Partai Kebebasan (FPOe) sayap kanan ekstrem anti-imigrasi Austria mengatakan bahwa larangan tersebut belum cukup. Mereka menginginkan larangan itu diperluas ke semua siswa, guru, dan staf lainnya.

Di Prancis, pada tahun 2004, pihak berwenang melarang anak-anak sekolah mengenakan tanda-tanda afiliasi keagamaan, seperti jilbab, sorban, atau kopiah Yahudi, berdasarkan hukum sekuler negara tersebut, yang dimaksudkan untuk menjamin netralitas di lembaga-lembaga negara.