"Langkah itu menurut kami melanggar putusan MK dan menimbulkan ketidakpastian hukum," sebutnya.

Dia meyakini penerbitan Perpol tersebut tidak sejalan dengan agenda Reformasi Polri yang tengah digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam institusi kepolisian.