Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau Dr. Abden Semeru menjelaskan bahwa anggaran pendidikan di Provinsi Riau mengalami penurunan, dengan sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai sehingga operasional harus dilakukan secara lebih efisien.

Pemerintah Provinsi Riau memiliki kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan SLB dengan total 860 sekolah di seluruh wilayah provinsi.

Ia menambahkan, pada tahun 2025 terdapat program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah melalui APBN kementerian dengan anggaran sekitar Rp17 triliun yang mencakup pembangunan unit sekolah baru dan rehabilitasi sekolah.

Peningkatan jumlah lulusan SMP ke SMA/SMK menuntut penambahan kapasitas sekolah. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi dasar utama verifikasi dan validasi pengajuan bantuan dan telah terintegrasi secara daring, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis Irmi Syakip Arsalan menyoroti hasil diskusi Komisi IV dengan para kepala SMA dan SMK di Kabupaten Bengkalis yang menunjukkan masih tingginya kebutuhan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar.

“Meskipun kondisi keuangan daerah terbatas, kami tetap berupaya mencari solusi. Komisi IV akan mendorong peningkatan fasilitas pendidikan dan melakukan evaluasi bersama satuan pendidikan. Selain itu, terdapat usulan pembangunan sekolah baru di Kecamatan Mandau untuk mengatasi keterbatasan jumlah sekolah,” jelasnya.