Sekretaris Komisi IV Syafroni Untung, S.H., menambahkan bahwa di Kecamatan Mandau terdapat persoalan serius terkait keterbatasan akses pendidikan.

“Banyak lulusan SMP ingin melanjutkan ke SMA, namun keterbatasan fasilitas dan kebijakan zonasi menjadi kendala. Beberapa kelurahan bahkan tidak memiliki sekolah, sehingga menyulitkan siswa mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan zonasi juga dinilai kurang fleksibel,” terangnya.

Ia juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait distribusi Program Indonesia Pintar (PIP) yang belum merata, serta mahalnya biaya sekolah swasta yang sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis Syaiful Ardi turut menambahkan adanya persoalan regulasi terkait sekolah jarak jauh yang diharapkan dapat diselesaikan sebelum tahun ajaran baru dengan dukungan hibah dari pemerintah provinsi.

Menanggapi hal itu Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau Dr. Abden Semeru menjelaskan kondisi pendidikan di wilayah Mandau, termasuk persoalan status lahan sekolah yang menjadi salah satu syarat utama untuk memperoleh bantuan APBN. Di Mandau terdapat lima SMK negeri dan delapan SMA swasta, sementara persoalan serupa juga terjadi di Kota Dumai.

Ia juga menjelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2026, Kabupaten Bengkalis menerima anggaran sekitar Rp5 miliar melalui skema USG low cost yang dialokasikan antara lain untuk SMKN 2 Bengkalis, SMKN 1 Mandau, dan SMKN 5 Mandau, meliputi pembangunan dan pengadaan ruang kelas baru (RKB) serta ruang praktik siswa (RPS).